SHARE

Demo tanggal 4 November 2016 sepertinya banyak dimanfaatkan orang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan kebencian terhadap gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Menanggapi akan hal itu, Ketua Umum Persatuan Islam Tionghoa Anton Medan membuat suat pernyataan yang berisi 13 seruan terkait demo Ahok 4 November 2016.

Surat tersebut dibawa Anton Medan mendatangi Mapolda Metro Jaya, Senin (31/10/2016). Dalam surat pernyataannya, bekas preman kelas kakap itu menantang Front Pembela Islam (FPI). Surat pernyataan Anton Medan ini disebut-sebut sebagai balasan atas 12 pesan Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab terkait penggembosan demo Ahok 4 November.

Surat pernyataan Anton Medan ini secara tidak langsung mementahkan tudingan Habib Rizieq. Anton menyatakan akan melawan seluruh pihak yang menghembuskan isu SARA saat demo Ahok 4 November. “Agama Islam sendiri mengajarkan umatnya untuk saling memaafkan, Ahok sendiri sudah meminta maaf. Seharusnya peristiwa ini disikapi dengan arif bijaksana, bukan dengan mengedepankan isu SARA,” tegas Anton Medan, seperti dikutip dari dari pojoksatu.id.

Anton Medan mengancam Habib Rizieq jika tidak menjaga situasi kondusif saat demo 4 November 2016 di Jakarta. Anton mengancam akan menggunakan hukum rimba, seperti yang dulu pernah dia lakukan saat masih menjadi preman. Berikut isi pernyataan sikap Anton Medan terkait demo Ahok 4 November yang disampaikan pada tanggal 31 Oktober 2016:

13 Pernyataan Anton Medan Lawan Pendemo Ahok 4 November di Jakarta

1. Bahwa telah beredar kabar akan berlangsung demonstrasi besar-besaran tanggal 4 November 2016 yang diduga dimotori oleh Habieb Rizieq Shihab dkk.

2. Rencana demo tersebut telah dapat dideteksi berangkaian dengan pernyataan Ahok yang telah diketahui umum, dan Ahok pun telah meminta maaf kepada publik.

3. Ahok adalah Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur DKI Jakarta, seorang keturunan Tionghoa dan non-muslim.

4. Demo yang direncanakan mengerahkan massa sangat banyak itu oleh karenanya berkecenderungan membesar-besarkan persoalan dengan menghembus-hembuskan isu SARA, yang seharusnya justru disikapi dengan arif dan bijaksana.

5. Demo yang direncanakan tersebut oleh karenanya pula, dapat dicurigai bermuatan agenda untuk mendiskreditkan pemerintah.

6. Perlu dihimbau kepada para pendemo agar tidak menghembus-hembuskan isu SARA dan tidak mendiskreditkan pemerintah (pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota).

7. Perlu diingatkan kepada para pendemo bahwa menghembus-hembuskan isu SARA dan mendiskreditkan pemerintah berpotensi melecehkan Pancasila.

8. Perlu ditegaskan kepada para pendemo bahwa melecehkan Pancasila artinya berhadapan dengan negara dan rakyat Indonesia.

9. Sadarlah, masih jaauuuh lebih banyak patriot penegak Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia, yang juga bisa melakukan demo turun ke jalan.

10. Mendesak Pemerintah dalam hal ini Polri sebagai aparat keamanan untuk menjamin rasa aman warga negara.

11. Mendesak Polri menindak tegas pihak-pihak yang melecehkan Pancasila dan melakukan politisasi SARA yang mengancam keutuhan NKRI.

12. Dikhawatirkan, jika Polri tidak menindak tegas pihak-pihak yang melecehkan ideology negara Pancasila, maka bisa saja sebagai anak bangsa yang mencintai Pancasila dan Merah Putih akan turun tangan bertindak menyelamatkan keutuhan NKRI. Ini berpotensi mengakibatkan benturan horizontal.

13. Menghimbau semua pihak terutama para tokoh agama agar mengingatkan masyarakat untuk bisa menahan diri dan tidak terprovokasi politisasi
isu SARA.

Salam Persatuan dan Kesatuan

ANTON MEDAN